Not known Factual Statements About intelijen indonesia
Not known Factual Statements About intelijen indonesia
Blog Article
Kehidupan bangsa Indonesia dewasa ini tengah menghadapi ancaman serius berkaitan dengan mengerasnya konflik-konflik dalam masyarakat, baik yang bersifat vertikal maupun horizontal.
[30] Through the reign of President Abdurrahman Wahid, conflicts more than ethnic concerns in Kalimantan and spiritual troubles in Maluku happened. My encounter of currently being Element of one of the palace’s data sources at that time reveals which the President lacked the help of valid information and facts from the sphere, was not able to manage armed service manoeuvers that worsened the conflict by turning it into a business arena, and failed to maximize the influence of intelligence functions for prevention and creation of regular problems. The impression of the President being a defender of religious and ethnic minorities, in a position to orchestrate reform, was ‘thwarted’ with the equipment in The federal government organizations at that time.
Reaksi kritis yang membangun buat semua prajurit TNI dan anggota Polri demi aparat yang berkualitas dan sejahtera #uutni #perwira #bintara #tamtama #polri #tni #uupolri #infografis...
Langkah pertama adalah dengan memperbaiki intelligence cycle, Langkah kedua yang dapat ditempuh dalam penguatan intelijen negara adalah dengan memperkuat dan memperat koordinasi intelijen negara, terutama lewat Kominda.
Setelah Indonesia merdeka, penggunaan sistem parlementer dan multipartai, posisi daerah memiliki kwewnangan luas untuk mengatur rumah tangga sendiri. Pada masa demokrasi parlementer sejak 1950, dinamika politik semakin dinamis ditandai dengan jatuh-bangunnya kabinet-kabinet, namun daerah tetap diberi otonomi luas. Otonomi daerah mendapat sorotan ketika di Indonesia berlaku sistem demokrasi terpimpin. Kendali politik di tangan Soekarno menjadikan pemberian wewenang terbatas bagi daerah atau otonomi terbatas. Namun sejak lama otonomi daerah diterapkan di Indonesia, pada masa pemerintahan Soeharto merupakan masa paling kelam dan menyakitkan bagi daerah. Pemerintahan yang tirani-otoriter menjadikan daerah sebagai sapi perahan dan ditelantarkan secara sistematis atas nama pembangunan dan Pancasila. Pada kenyataannya otonomi daerah baru dapat dilaksanakan dengan sungguh-sungguh pada era reformasi. Reformasi merupakan masa terang bagi masa depan otonomi daerah. Karena pada masa ini otonomi luas telah dimiliki kembali oleh daerah-daerah.
Permasalahan intelijen di negara Pancasila sekarang adalah ketidakmengertian kelompok kecil masyarakat sipil bahwa perlindungan terhadap individu oleh intelijen seharusnya mereka artikan sebagai perlindungan terhadap individu oleh intelijen seharusnya mereka artikan sebagai perlindungan terhadap segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia.
Pengalaman Amerika Serikat, bagaimana intelijen mengemban kepentingan politik negara, terlihat ketika intelijen berperan untuk menumbangkan paslon partai demokrat Gary Warren Hart yang digadang-gadang calon kuat presiden AS pada pilpres 1988, mengingat masih ada kepentingan very important AS yang harus diemban oleh incumben Goerge Bush sebagai pesaing dari partai republic.
. Intelligence expert services must abandon the previous paradigm in being familiar with threats and pay back near interest to new worries including world terrorism.
(Strategic Intelligence Agency, BAIS) and crafted an international community by controlling protection attaches in Indonesia’s Embassies. With huge spending plan support and a strong network in the home and overseas, BAIS eventually turned the intelligence agency that stood out and outperformed other businesses.[23]
Konsep intelijen dalam memori kolektif rakyat Indonesia cenderung bermakna negatif karena dikaitkan dengan pekerjaan dinas rahasia pemerintah yang menangkap, menyiksa, dan bahkan melenyapkan lawan-lawan politik pemrintah yang tengah berkuasa. Praktek-praktek ini sering terjadi di masa lalu, bahkan masih ada di period reformasi saat kematian aktivis HAM Munir dikaitkan dengan aparat intelijen BIN.
Dalam reformasi intelijen juga sangat perlu dilakukan pembentukan organisasi kontra intelijen. Dalam kegiatan kontra intelijen media massa merupakan fenomena sosial yang sekaligus juga politik, media massa merupaka essential position
Menurut Rodon, BIN telah menunjukkan perkembangan pesat dalam beberapa tahun terakhir. BIN kini lebih fleksibel dalam menghadapi perubahan yang terjadi di lingkungan strategis serta telah menambah beberapa deputi baru yang fokus pada siber, komunikasi, dan informasi.
Ketidaktegasan dan deferensiasi tugas dan wewenang di antara komunitas intelijen tersebut menimbulkan konflik kepentingan yang mengarah pada tindakan kekerasan klik disini antara sesama lembaga.
Artikel ini sudah memiliki referensi, tetapi tidak disertai kutipan yang cukup. Anda dapat membantu mengembangkan artikel ini dengan menambahkan lebih banyak kutipan pada teks artikel. (Desember 2024) (Pelajari cara dan kapan saatnya untuk menghapus pesan templat ini)